Wah wah wah, aku nemuin artikel dari kompas mengenai berita saat kerusuhan dulu. Bagi kamu yang penasaran atau mungkin dah agak lupa malah nih aku muat baca ajah.
KORAN » Kompas
Kamis, 5 April 2001
Pangkalan Bun Lumpuh Total
Palangkaraya, Kompas
Situasi keamanan di Pangkalan Bun, ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, makin memburuk. Aksi penyerangan terhadap etnis Madura disertai perusakan dan pembakaran rumah terus berlangsung. Insiden yang terjadi Selasa (3/4) malam menyebabkan 17 orang tewas dan tujuh rumah hangus dibakar. Aktivitas warga masyarakat lumpuh total.
Bupati Kotawaringin Barat Abdul Razak, Rabu kemarin di Pangkalan Bun mengatakan, kondisi itu membuat pihaknya harus bekerja keras melakukan evakuasi terhadap warga Madura yang kini masih bertahan di permukiman mereka. Artinya, besar atau kecil korban jiwa tergantung kecepatan dalam penanganan evakuasi. Hanya saja, pemerintah setempat masih kesulitan pendanaan.
Menurut Bupati, semua warga yang dievakuasi secepatnya dikirim ke Surabaya melalui Pelabuhan Laut Kumai, 15 km timur laut Pangkalan Bun. Warga Madura yang dievakuasi sekarang ini masih diamankan di transito di Pangkalan Bun. Mereka umumnya menunggu kapal penumpang jalur Kumai-Surabaya.
"Kami berharap kerusuhan ini cepat berakhir, untuk itu semua pihak harus mendukung upaya menghentikan pertikaian tersebut," ujarnya.
Menjawab Kompas tentang ancaman yang dikeluarkan Ketua Presidium Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalteng (LMMDD-KT) Prof KMA Usop MA bahwa etnis Madura harus seluruhnya keluar dari Pangkalan Bun dan sekitarnya paling lambat 10
April mendatang, Bupati menegaskan, "Ini menyangkut manusia. Artinya, kami bertindak harus memperhatikan sisi kemanusiaan. Untuk evakuasi itu saja membutuhkan dan biaya besar. Saya sendiri sudah membicarakan kepada Pak Usop, dan akhirnya dapat mengerti kondisi yang dihadapi Pemda Kotawaringin Barat."
Tak ada korban
Sementara itu, Kepala Polres Kotawaringin Barat Ajun Komisaris Besar Jusman Aer membantah ada korban jiwa dalam bentrok yang terjadi pada Selasa (3/4) malam pukul 22.00 antar-etnis Madura-Dayak di Pangkalan Lima, 12 kilometer timur Pangkalan Bun.
"Tidak ada korban jiwa, hanya satu rumah dibakar. Silakan cek ke rumah sakit, dan saya tidak ada kepentingan untuk menutup-nutupi jumlah mayat. Masalahnya, semua mayat harus divisum di rumah sakit. Hati-hati lho, sekarang ini banyak provokator," ujarnya.
Disisi lain, Kepala Polres menjelaskan, dari 83 warga yang ditahan di Pangkalan Bun, kemarin siang sudah dibebaskan sebanyak 72 orang. Sedangkan yang sisanya masih ditahan dan tetap berstatus tersangka, karena mereka terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dan membakar kendaraan bermotor.
"Sebanyak 72 orang kita lepas dan dikembalikan ke daerah asalnya di Palangkaraya dan Sampit," ungkapnya.
Lumpuh total
Kompas yang memantau di Pangkalan Bun kemarin, menyaksikan pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan tempat umum yang biasanya dipadati warga, tampak lengang. Kegiatan masyarakat Pangkalan Bun lumpuh total. Beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mengalami kekosongan stok bahan bakar bensin, otomatis membuat warga makin panik.
"Kelangkaan bensin akan segera kami atasi. Jika perlu setiap sopir yang mengangkut bahan bakar itu dikawal aparat keamanan. Saya akan mendesak Pertamina untuk segera mengendalikan distribusi bahan bakar di Pangkalan Bun," kata Bupati.
Akibat makin memanasnya situasi keamanan di kota yang berpenduduk 192.000 jiwa tersebut, arus penerbangan di Bandar Udara Iskandar mulai terganggu. Sebelum pesawat terbang ke Pangkalan Bun, umumnya operator pesawat mengkonfirmasikan keamanan di sana.
"Jadwal penerbangan pesawat hari ini rusak akibat kondisi tidak menguntungkan. Banyak penerbangan yang terpaksa mengalihkan penerbangan dari Pangkalan Bun," ujar salah satu petugas di Bandara Iskandar.
Sementara itu, tokoh Dayak Sabran Achmad (64) menyatakan, sekarang pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kalteng siap menggelar kongres rakyat untuk menyelesaikan konflik antar-etnis di Kalteng tersebut. Disepakati, kongres dilakukan bertahap mulai tingkat kabupaten/kota. Setelah ke enam daerah sudah menyelenggarakan, baru diadakan kongres rakyat di tingkat provinsi yang diselenggarakan di Palangkaraya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR A Teras Narang menyarankan agar pelaksanaan kongres tidak hanya melibatkan satu kelompok atau golongan, melainkan melibatkan semua komponen masyarakat Kalteng. (aji)
sumber : http://www.pu.go.id/humas/media%20massa/april/kp0504012.htm
Selengkapnya...
